Ekonomi Pancasila

• 
  
• 
  

Nama : Maria Gabriela

NIM : 2013 012 459

Tugas : Filsafat Ekonomi (Sie B)

Prinsip Ekonomi Kelayakan dalam Pancasila

Ekonomi Pancasila adalah sistem perekonomian yang didasarkan pada lima sila

dalam Pancasila. Pada esensinya, Ekonomi Pancasila adalah konsep kebijaksanaan ekonomi,

setelah mengalami pergerakan hingga mencapai titik keseimbangan. Secara sederhana,

Ekonomi Pancasila dapat disebut sebagai sebuah sistem ekonomi pasar dengan pengendalian

pemerintah atau "ekonomi pasar terkendali".

Secara historis, sistem Ekonomi Pancasila bukanlah hal yang baru, baik dilihat dari segi

filosofis, konsepsi, maupun implementasi. Bahkan sistem Ekonomi Pancasila telah

dipraktikkan secara nyata dalam kebijakan pembangunan ekonomi sejak Indonesia merdeka.

Ekonomi Pancasila merupakan hal pokok dari sistem ekonomi Indonesia yang telah

diamanatkan dalam Konstitusi UUD 1945. Suatu sistem ekonomi yang digali dan dibangun

dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Beberapa prinsip dasar yang ada

tersebut antara lain berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi,demokrasi

ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan, dan keadilan.

Sebagaimana teori ekonomi neo-klasik yang dibangun atas dasar paham liberal dengan

mengedepankan nilai individualisme dan kebebasan pasar (Mubyarto, 2002: 68), Sistem

Ekonomi Pancasila juga dibangun atas dasar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat

Indonesia, yang bisa berasal dari nilai-nilai agama, kebudayaan, adat-istiadat, atau norma-

norma, yang membentuk perilaku ekonomi masyarakat Indonesia.

Ekonomi Pancasila sebenarnya adalah teori dan sistem ekonomi yang bertujuan

menggantikan perekonomian kolonialmenjadi nasional. Karena itu, untuk membumikan

ekonomi Pancasila diperlukan pemahaman hakekat perekonomian kolonial dalam wacana

ontologis.

Terdapat lima ciri pokok pada konsep Ekonomi Pancasila, yakni:

 Dikembangkannya koperasi;

 adanya komitmen pemerataan;

 lahirnya kebijakan ekonomi yang nasionalis;

 perencanaan yang terpusat; dan

 pelaksanaannya secara desentralisasi

• dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

  Keberatan pemohon tidak hanya terkait dengan Pasal 33 UUD 1945, tapi menyasar pasal lain.

  Oleh karena itu, sebaiknya UU Penanaman Modal, UU Ketenagalistrikan dan UU Lintas

  Devisa bisa ditata kembali. Pasal mana saja yang bertentangan dan tidak sesuai dengan

  prinsip konstitusi bisa diamandir serta disinkronisasikan dalam semangat dan jiwa UUD

  1945.

  Ketua Majelis Hukum PP Muhammadiyah mengatakan hal yang sama. Dia tidak

  mempermasalahkan derasnya investasi asing yang masuk ke Indonesia. Menurutnya,

  masuknya modal asing ke Indonesia bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan. Bahkan, ia

  menegaskan pihaknya tidak ingin menghambat pasar bebas, seperti Masyarakat Ekonomi

  Asean (MEA). Hanya saja, ia mengkritisi norma-norma dalam UU yang dibuat oleh

  pemerintah dan DPR.

  Pemikiran Bung Hatta

  Dalam persidangan UU tentang Migas di MK, terjadi perdebatan mengenai ‘Hak Menguasai

  Negara’ atau HMN yang mengerucut pada rumusan dalam Pasal 33 UUD 1945. Majelis

  Hakim Konstitusi dalam pertimbangan hukum membuat tafsir ‘HMN’ bukan dalam makna

  Negara memiliki. Akan tetapi, dimaknai bahwa Negara hanya merumuskan kebijakan

  (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuurdaad),

  melakukan pengelolaan(beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichtoundaad).

  Tafsir yang dikeluarkan MK tak jauh berbeda dengan hasil sidang majelis Badan Penyelidik

  Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Saat itu, Wakil Presiden Pertama RI,

  Mohammad Hatta, membuat tafsir terkait pengertian dikuasai oleh Negara. Menurut Hatta,

  Pemerintah tak hanya jadi pengawas dan pengatur bagi rakyat, tetapi ‘tanah’ hingga

  ‘perusahaan tambang’ dijalankan sebagai usaha Negara.

  Proklamator yang akrab disapa Bung Hatta itu sudah mengingatkan bahwa implementasi

  Pasal 33 UUD 1945 penting untuk diawasi. Dia menegaskan, ekonomi Indonesia perlu dan

  harus mandiri. Bahkan, dalam Pidato Wakil Presiden RI tanggal 3 Februari 1946, Hatta

  melihat perlu adanya restrukturisasi posisi perekenomian Indonesia.

  Pandangan Hatta mengenai sistem ekonomi yang ‘pas’ bagi Indonesia sejatinya memang

  berangkat dari rumusan norma dalam Pasal 33 UUD 1945 yang pada pokoknya menganut

  asas kekeluargaan. Dalam Pasal itu dikatakan, cabang-cabang produksi yang penting bagi

  negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Bumi dan air dan

  kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk

  sebesar-besar kemakmuran rakyat.

  Dalam konsep ‘Asas kerakyatan’, Hatta mengartikan bahwa kedaulatan terletak pada rakyat,

  serta hukum harus bersandar pada keadilan dan keberanan yang hidup dalam hati rakyat
• 
  

Tampak bahwa sistem Ekonomi Pancasila memiliki perbedaan mencolok dengan sistem

ekonomi liberal. Sistem Ekonomi Pancasila berorientasi pada rakyat kebanyakan, sedangkan

sistem ekonomi liberal hanya menguntungkan individu-individu tanpa memerhatikan

manusia lain sering juga disebut dengan relative gain. Namun, sistem Ekonomi Pancasila

juga berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang tidak mengakui adanya kepemilikan

individu. Inilah keunggulan dari sistem Ekonomi Pancasila.

Pemerintah telah menerbitkan paket kebijakan ekonomi tambahan pada Oktober 2013.

Kebijakan tersebut ditargetkan bisa mengurangi laju impor, mendorong ekspor,

memperkuat struktur industri, dan menahan keluarnya modal asing. Khusus

untuk Kementerian Keuangan Republik Indoneisa, paket kebijakannya berkisar di

sektor fiskal, seperti pajak dan cukai. Beberapa kebijakan yang mungkin diterbitkan

pemerintah, yakni insentif untuk mendorong investasi industri serta aturan yang mampu

menahan modal asing untuk tidak mudah keluar dari Indonesia. Ini dilakukan dengan cara

mendorong investor asing melakukan re-investasi atas investasi langsung yang ditanamkan di

Indonesia. Sedangkan untuk mendorong ekspor, pemerintah akan

mendorong diversifikasi dari sisi negara tujuan maupun jenis komoditas.

Pada Agustus 2013, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan stabilisasi

perekonomian. Strategi tersebut dibagi dalam empat paket, yakni perbaikan neraca transaksi

berjalan, menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli, menjaga inflasi dan percepatan

investasi

Penjabaran Prinsip Ekonomi Kelayakan dalam UUD 1945

Pasal 33 UUD 1945 merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tentang Pengertian

Perekonomian dan Prinsip Perekonomian Nasional, yang bunyinya sebagai berikut:

1. Ayat 1

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

2. Ayat 2

Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup

orang banyak dikuasai oleh Negara.

3. Ayat 3

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4. Ayat 4

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan

prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi

nasional.

5. Ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Dalam Pasal 33 UUD 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh

semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat.

Kemakmuran masyarakat-lah yang diutamakan. Selanjutnya dikatakan bahwa “Bumi dan air

dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat.

Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat”.

Sehingga dapat disimpulkan, secara tegas Pasal 33 UUD 1945 melarang adanya penguasaan

sumber daya alam ditangan Perorangan atau Pihak-pihak tertentu. Dengan kata lain

monopoli, oligopoli maupun praktek kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam

dianggap bertentangan dengan prinsip Pasal 33 UUD 1945.

Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan

dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sehingga monopoli pengaturan,

penyelengaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta

pengaturan hubungan hukumnya berada pada negara. Dalam Pasal 33 ini menjelaskan bahwa

perekonomian indonesia akan ditopang oleh 3 pelaku utama yaitu Koperasi, BUMN/D

(Badan Usaha Milik Negara/Daerah), dan Swasta yang akan mewujudkan demokrasi

ekonomi yang bercirikan mekanisme pasar, serta intervensi pemerintah, serta pengakuan

terhadap hak milik perseorangan.

Catatan Kritis

Pasal 33 UUD 1945 menjadi salah satu pasal yang hingga kini tak kunjung terealisasi sejak

Indonesia merdeka. Hal itu bisa dilihat dalam sidang uji materi sejumlah undang-undang di

Mahkamah Konstitusi (MK). Belakangan, MK memutus uji materi UU No. 22 Tahun

2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang akhirnya berbuah 'pembubaran' BP Migas

tiga tahun lalu. Terakhir, UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA),

turut dibatalkan oleh MK.

Berikutnya, terdapat tiga UU yang telah didaftarkan untuk diuji di MK, yakni UU Penanaman

Modal, UU Ketenagalistrikan dan UU Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

Pemohonnya sama, yakni mereka yang menamakan diri sebagai gerakan ‘jihad konstitusi’.

Gerakan ini dipelopori oleh PP Muhammadiyah. Mereka menilai ketiga UU itu bertentangan

dengan konstitusi dan berpotensi merugikan kepentingan negara dan masyarakat.

Selain ketiga UU di sektor ekonomi itu, masih banyak UU yang dianggap tidak sesuai dengan

prinsip konstitusi. Gerakan ‘jihad konstitusi’ mencatat setidaknya ada sekitar 115 UU yang

tidak sesuai dengan prinsip konstitusi.

Salah satu pemohon yang tergabung dalam ‘jihad konstitusi’ bependapat, prinsip ekonomi

kerakyatan adalah membangun kekuatan yang dimiliki oleh bangsa sendiri. Dia menjelaskan,

kekuatan bangsa sendiri menurut uraian Pasal 33 UUD 1945 adalah segala macam bentuk

kekayaan yang terkandung di dalam bumi, permukaan,dan sebagainya.

Seperti diketahui, Pasal 33 UUD 1945 ayat (2) menyatakan, cabang-cabang produksi yang

penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

Sedangkan ayat (3) menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya